08292016Mon
Last updateWed, 01 Jul 2015 2am
Friday, 03 July 2015 03:03

KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL, RANAH SIAPA ?

Written by 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi setiap lini kehidupan. Distribusi informasi semakin dirasa efektif cepat dan efesien. Dari data yang dipublish kominfo terdapat 88,1 Juta pengguna internet di Indonesia dan 84% Pengguna internet adalah usia muda.63 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna aktif Facebook, dan 50 Juta orang sebagai pengguna twitter. Data statistic diatas menunjukan korelasi bahwa manusia sebagian human being memiliki kecenderungan terhadap teknologi dan internet. Tanpa disadari perkembangan teknologi dan penggunaan internet mempengaruhi demokrasi dalam suatu negara. Sebagai contoh gerakan masa di Mesir yg diinfokan melalui Facebook dan Twitter, dukungan penerapan demokrasi secara utuh di Hongkong dan fakta terbaru tentang pemanfaatan media sosial oleh calon anggota Legislatif pada pemilu 2014 serta “duel maya” antara Prabowo-Hatta dengan Jokowi-Jusuf Kalla dalam mensosialisasikan program mereka kepada voters.

Realitas di atas menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa kampanye di media sosial seperti Facebook, Twitter dan media social lainnya menjadi sebuah trend baru yang digunakan seseorang untuk mensosialisasikan diri. Secara sederhana jika dilakukan analisis maka dapat ditarik beberapa point penting berkenaan dengan kampanye di media sosial. Dari sisi efektifitas, kampanye di media sosial relatif lebih murah bahkan gratis dan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pemasangan spanduk atau baliho di jalan protokol,serta tidak mengenal istilah masa tenang yang secara otomatis tidak akan ada pengawas pemilu yang akan menertibkan atau memperingati kandidat.

 

Pemaknaan “Kampanye” dalam penjabaran normatif dirasa menimbulkan multi tafsir sehingga banyak calon dapat memanfatkan sisi lemah dalam sebuah aturan kampanye. Namun jika dilihat dari sisi definisi, maka secara sederhana kampanye dapat dipahami sebagai A communication campaigns is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve a particular goal.

Harus diakui bersama bahwa sepanjang perjalanan pemilu di Indonesia aturan tentang kampanye di Media sosial ini tidak diatur, walaupun kemudian kampanye di Media sosial baru menjadi trend pada saat pilpres pertama yakni pada tahun 2004. Sejalan dengan teori hukum bahwasanya aturan diciptakan sebagai bentuk reaksi atas sebuah permasalahan. Dalam pelakasanaan pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota pada tahun 2015 KPU dalam aturannya (PKPU) No. 7 Tahun 2015 mengatur secara eksplisit iklan kampanye di Media Masa yakni dalam pasal 32 ayat (1) butir b KPU memfasilitasi penanyangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) pada media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online);

Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana pengawasan kampanye di media sosial ini? mengingat media social sulit untuk dibatasi apalagi diawasi setiap pergerakannya.

Sinergisitas Penyelenggara Pemilu dan Kominfo

Dalam pelaksanaannya Pemilu yang demokratis harus mencakupi beberapa aspek penting misalnya netralitas penyelenggara pemilu, transparansi dalam setiap tahapan, peran serta masyarakat serta diperlukannya upaya penyamaan persepsi antar lembaga daerah.

Perdebatan yang muncul kepermukaan ialah berkenaan dengan lembaga/institusi mana yang memiliki kewenangan dalam mengawasi kegiatan kampanye di media sosial. Harus diakui bersama aturan mengenai kampanye di media sosial baru diatur pada tahun 2015, aturan yang baru ini melahirkan konsekuensi logis yakni belum diaturnya mekanisme pengawasan di media sosial oleh Bawaslu. Namun di satu sisi jika melihat kewenagan yang dimiliki oleh Kominfo saat ini yaitu memiliki kewenangan dalam pengawasan “dunia maya” maka tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu dapat bersinergi dengan kominfo dalam upaya membatasi kampanye di media sosial (online).

Kampanye di media sosial menjadi pola baru bagi calon kandidat untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Seperti apa yang telah diutarakan pada paragrap sebelumnya bahwa kampanye di media sosial tidak terbatas pada waktu dan tidak mengenal isitilah masa tenang, namun dalam konteks menciptakan pemilu yang berkualitas pola kampanye ini harus segera dibatasi melalui mekanisme pengawasan terpadu, salah satunya adalah dengan memitrakan Kominfo dalam upaya mengawasi kampanye di media sosial ini.

Regulasi kampanye di media sosial (Ius constituendum)

Tidak dapat dipungkiri pengaplikasian teknologi saat ini menjadi alternatif baru dalam upaya mempermudahkan kegiatan/aktivitas manusia sebagai makluk sosial. Dalam upaya pengawasan sudah sepatutnya, Bawaslu membuat mekanisme ideal berkenaan dengan metode pengawasan misalanya peserta pemilu wajib mendaftarkan akun resmi (baik pribadi, parpol, dan sebagainya) selama mengikuti tahapan pemilu. Kedua me-release kontain positif tidak mengandung sara atau hal-hal provokatif. Jika memang kedua ketentuan ini dilanggar seyogyanya Bawaslu dapat memberi teguran atau peringatan kepada peserta pemilu.

Penulis : Syafri Hariansah

Editor : Yaumil Ikrom

 

 

 

Read 271648 times Last modified on Friday, 03 July 2015 04:23

MENUJU PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Rabu, 15 Februari 2017

15.02.2017 - 00:00 o'clock

Gallery

PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015
 
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015

PENULISAN ARTIKEL

Bookmakers bonuses with www gbetting.co.uk site.